BOGOR, Kompas88News.com – Aliansi Demokrasi Bogor Raya menyoroti terjadinya carut-marut dalam manajemen Perumda Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor. Berbagai persoalan di tubuh perusahaan daerah tersebut dinilai semakin tidak terkendali, mulai dari kisruh di Pasar TU dan Pasar Jambu hingga dugaan pengangkatan kepala unit yang disebut-sebut merupakan eks narapidana.
Juru bicara Aliansi Demokrasi Bogor Raya Zidan, menegaskan bahwa, Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan direksi PD PPJ serta minimnya pengawasan dari pembina perusahaan, yakni Wali Kota, tegasnya.
“Permasalahan di PD PPJ sudah terlalu lama dibiarkan. Konflik di Pasar TU dan Pasar Jambu tidak kunjung selesai, kebijakan internal membingungkan pedagang, dan kini muncul dugaan pengangkatan kepala unit yang bermasalah. Ini bukti bahwa tata kelola PD PPJ mengalami kegagalan serius,” ujar Zidan.
Masalah di Pasar TU dan Pasar Jambu Memburuk
Menurut Aliansi Demokrasi Bogor Raya, pedagang di Pasar TU dan Pasar Jambu masih menghadapi ketidakpastian terkait penataan, kebijakan lapak, hingga komunikasi yang dinilai tidak transparan antara pengelola dan pedagang. Situasi ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.
“Ketika pedagang terus mengeluh dan tidak ada penyelesaian, berarti ada masalah besar dalam manajemen. Direksi PD PPJ harus segera dievaluasi,” tambah Zidan.
Dqugaan Pengangkatan Kepala Unit Berstatus Eks NapiZidan menekankan bahwa, Isu pengangkatan kepala unit yang diduga merupakan mantan narapidana harus segera diklarifikasi secara terbuka oleh PD PPJ. Bukan persoalan masa lalu seseorang, tetapi soal proses seleksi pejabat yang seharusnya mengikuti prinsip integritas dan kepatutan, paparnya.
“Pengangkatan pejabat strategis tanpa verifikasi ketat akan merusak kredibilitas Perumda. Jika benar terjadi, maka ini bentuk kelalaian manajemen,” tegasnya.
Wali Kota Diminta Mengambil Tindakan Tegas Aliansi Demokrasi Bogor Raya menilai Wali Kota sebagai pembina Perumda PPJ tidak dapat lepas tangan atas kondisi ini. Zidan meminta Wali Kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi.
“Wali Kota harus mengambil langkah tegas. Pembiaran hanya akan memperburuk kondisi pasar dan pelayanan publik. Kami mendesak dilakukan audit tata kelola dan evaluasi direksi secara menyeluruh,” tutup Zidan. (Red)
